Kunci Jawaban PKN Kelas 7 Halaman 150 Aktivitas 6.3

kunci jawaban pkn kelas 7 halaman 150, 151 aktivitas 6. 3 ialah alternatif jawaban dari soal- soal bab ppkn kelas 7 smp/ mts bab 6 semester 2. 

jawaban yang kami bagikan cuma berbentuk jawaban alternatif saja, selaku rujukan untuk adik- adik. giat lah belajar serta membaca dari berbgai sumber supaya khasanah pengetahuannya meningkat. sebaiknya adik- adik berupaya alternatif jawaban sendiri.

kunci jawaban ppkn kelas 7 halaman 150 aktivitas 6. 3 bab 6

Aktivitas 6. 3

bacalah dari bermacam sumber tentang undang- undang ini, serta lengkapi data dalam tabel berikut.

tabel 6. 2 isi undang- undang no 23 tahun 2014 sebagaimana diganti dengan undang- undang no 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

1. otonomi daerah

jawaban: hak, wewenang, serta kewajiban wilayah buat mengendalikan serta mengurus rumah tangganya sendiri cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2. wilayah otonom

jawaban: wilayah yang berdiri sendiri, memiliki batasan daerah tertentu, memiliki undang- undang serta peraturan yang spesial berlaku buat daerahnya dengan tidak menyalahi undang- undang pemerintah pusat; wilayah swatantra.

3. desentralisasi

jawaban: penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada wilayah otonom bersumber pada asas otonomi. penafsiran ini cocok dengan undang- undang no 23 tahun 2014. dengan terdapatnya desentralisasi hingga timbul otonomi untuk sesuatu pemerintahan wilayah.

4. dekonsentrasi

jawaban: suatu aktivitas penyerahan bermacam urusan dari pemerintahan pusat kepada badan- badan lain. setelah itu kala telah diterima oleh badan- badan lain yang sudah diberi wewenang oleh pemerintah hingga kala badan- badan itu melaksanakan penerapan tugasnya wajib menuruti seluruh petunjuk pemerintah pusat serta bertanggung jawab kepadanya.

5. tugas pembantuan

jawaban: gambaran dari sistem serta prosedur penugasan pemerintah kepada wilayah serta/ ataupun desa, dari pemerintah provinsi kepada kota serta/ ataupun desa, dan dari pemerintah kota kepada desa buat menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pembangunan yang diiringi dengan kewajiban memberi tahu penerapannya serta mempertanggung jawabkannya kepada yang berikan penugasan. pemberian tugas pembantuan dimaksudkan buat tingkatkan efisiensi serta daya guna penyelenggaraanpemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan universal.

6. urusan pemerintah pusat

jawaban: urusan pemerintahan yang seluruhnya jadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negara, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter serta fiskal nasional, dan agama.

7. urusan pemerintah daerah

Jawaban: urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah kepada wilayah yang diiringi dengansumber pendanaan, pengalihan fasilitas serta prasarana, dan kepegawaian.

8. pemerintahan daerah

jawaban: pemerintahan wilayah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah wilayah serta dewan perwakilan rakyat wilayah bagi asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem serta prinsip negeri kesatuan republik indonesia sebagaimana diartikan dalam undang- undang bawah negeri republik indonesia tahun 1945.

9. pemilihan kepala daerah

jawaban: pemilihan universal buat memilah kepala wilayah serta wakil kepala wilayah secara langsung di indonesia oleh penduduk wilayah setempat yang penuhi syarat peraturan perundang- undangan.

10. keuangan daerah

jawaban: seluruh hak serta kewajiban wilayah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan wilayah yang bisa dinilai dengan duit dan seluruh wujud kekayaan yang bisa dijadikan kepunyaan wilayah berhubung dengan hak serta kewajiban wilayah tersebut

11. peraturan daerah

jawaban: perda merupakan peraturan perundang- undangan yang dibangun oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala wilayah.

12. wewenang dprd

jawaban: wewenang dprd

1. membentuk peraturan wilayah( perda) bersama bupati

2. mendiskusikan serta menyerahkan persetujuan rancangan peraturan wilayah menimpa anggaran pemasukan serta belanja wilayah( apbd) yang diajukan oleh kepala wilayah.

3. melakukan pengendalian terhadap penerapan peraturan wilayah serta anggaran perndapatan serta belanja wilayah( apbd).

4. menyerahkan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan wilayah lain ataupun dengan pihak ketiga yang membebani warga serta wilayah.

demikian pembaca kunci jawaban ppkn kelas 7 halaman 150, 151 kegiatan 6. 3 bab siswa kelas 7 smp/ mts kurikulum 2013.